Pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 Pengadilan Negeri Purwokerto melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli2023. Rapat dipimpin oleh Bapak Rudy Ruswoyo, S.H, M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri. Rapat dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahakamah Agung, kemudian dilanjukan dengan penyampaian laporan dari masing-masing hakim pengawas dilanjutkan dengan pembinaan dari Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan sosialisasi SK KMA No. 131/KMA/SK/VII/2023 Mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Bapak Ketua mengingatkan agar seluruh aparatur Pengadilan Negeri Purwokerto untuk meningkatkan kinerja dan terus mematuhi Perma 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dan 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya serta Core Value ASN BERAKHLAK.

Jumat, 14 Juli 2023, bertempat di Media Center Pengadilan Negeri Purwokerto, Panitera beserta Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti telah mengikuti kegiatan Penguatan Implementasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan PT. Pos Indonesia (Persero) secara virtual melalui zoom meeting.

Acara diawali dengan sambutan oleh Direktur Utama PT POS Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Dukungan PT POS Indonesia (Persero) dalam Fungsi Peradilan di Indonesia oleh SVP Operation Management, Imam Pujono. Acara kemudian dilanjutkan dengan Sambutan dan Arahan oleh YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H..

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan terobosan Mahkamah Agung RI dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, mudah dan biaya ringan. Beliau juga menyambut baik atas dukungan PT POS Indonesia (Persero) yang telah memberikan dukungan bagi Mahkamah Agung RI dengan mengklasifikasikan secara khusus dokumen perkara serta menyiapkan petugas khusus untuk mengelola dokumen-dokumen perkara yang dikirim melalui PT POS Indonesia (Persero). Terdapat juga dashboard yang disiapkan untuk melakukan tracking pengiriman dokumen surat tercatat bagi pengadilan dibawah Mahkamah Agung RI.

Usai pembukaan oleh jajaran pimpinan dari PT POS Indonesia (Persero) dan Mahkamah Agung RI, acara kemudian dilanjutkan dengan Pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sekaligus Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara, perwakilan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama serta Sosialisasi Lanjutan Pelaksanaan Pengiriman Surat Tercatat oleh PT Pos Indonesia.