LKE Zona Integritas

Browser dianjurkan menggunakan Mozzila Firefox

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS

26 May

 LKE ZI   DOWNLOAD

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

 
Tahun : 2024
PENILAIAN Bobot Jawaban Nilai % Keterangan
A. PENGUNGKIT (60) 60   60 100%  
  I. PEMENUHAN 30   30  100%  
  1. MANAJEMEN PERUBAHAN 4   4 100,00%  
    1 Tim Kerja (1) 0,5   0.5 100,00%  
      a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas   YA 1 SK Pembentukan Tim ZI PN Purwokerto (ada undangan dan dokumen laporan pembentukan tim WBK) dan riwayat hidup
      b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas   A 1 Undangan rapat Pembentukan Tim ZI Notulen rapat pembentukan Tim ZI Berita Acara Pembentukan Tim ZI, Dokumen Berita Acara Pemilihan Tim ZI dan Riwayat hidup anggota ZI
    2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) 1   1 100,00%  
      a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM   YA 1   Dokumen Rencana kerja / Rencana Aksi Pembangunan ZI masing-masing area
      b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM   A 1   Dokumen Target Prioritas 1. Dokumen Rencana Aksi yang berisi Prioritas, 2. Dokumen Laporan pelaksanaaan kegiatan penyusunan target prioritas 3. Keputusan tentang rencana pembangunan zona integritas dan target prioritas
      c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM   A 1   Foto Sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
    3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan  (2) 1   1 100,00%  
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?   A 1   Laporan Realisasi Masing-Masing Area
      b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas   A 1  

Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan ZI Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi ZI Daftar Absensi rapat monitoring dan evaluasi ZI

      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?   A 1   MONEV pelaksananaan Rencana aksi / Rencana kerja ,  LAPORAN TINDAK LANJUT MONEV ATAS PEMBANGUNAN ZI
    4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3) 1,5   1,5 100,00%
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?   YA 1   Absensi Pimpinan Foto Pelaksanaan Apel
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?   A 1   SK Agen Perubahan&Foto Rencana Aksi Agen Perubahan, DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN, RIWAYAT HIDUP DAN REKAM JEJAK AGEN PERUBAHAN, KONTRIBUSI AGEN PERUBAHAN THD UNIT KERJA
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?   A 1   Undangan, Notulen, Berita acara pelatihan kerja dengan BSI, Sosialisasi E-Court, Sos EBErpadu, Sos Pos tercatat, REKAP ABSENSI PEGAWAI
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?   A 1   Notulen dan Foto Tandatangan Komitmen Bersama
  II. PENATAAN TATALAKSANA 3.5   3.5 100,00%  
    1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (2) 1   1 100,00%  
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi   A 1   Peta Bisnis Proses Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB SOP Bagian Kepaniteraaan SOP Bagian Kesekretariatan SOP E Court SOP PTSP ,SOP Pelayanan Posbakum, SOP Keterbukaan Informasi, SOP Disabilitas
      b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan   A 1   SK Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Sebagaimana Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan oleh Hakim (SK Penunjukan Hakim P engawas
      c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi   A 1   SK Tim Monev SOP Dok Rapat Monev SOP (Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Foto), Laporan Monev SOP Kepaniteraan Rapat Monev SOP Kesekretariatan
    2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (4) 2   2 100,00%  
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?   A 1   Capture LLK Elektronik, MISS, SIPP, SKP, Siwareg, SMART MOnev, EBIMA
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?   A 1   Aplikasi PTSP surat, Aplikasi Komdanas, Aplikasi MIS, Aplikasi SAKTI Aplikasi SAS, Aplikasi E-Rekon, Aplikasi Om Span, Aplikasi GPP, Aplikasi SIKEP, Aplikasi SIWAS, Aplikasi Whatsapp Grup
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?   A 1   Panggilan Sidang melalui audio, Antrian PTSP, LCD Pengumuman (untuk publik, untuk bagian-bagian), E-Court, Eraterang, Website, SILAPER, Media Sosial (website, Instagram, Facebook )
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?   A 1  

SK Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi
Rapat Monev terhadap Penggunaan TI (Undangan, Daftar hadir, Notulensi, Foto, Laporan Monev)
Maintenance system updating bulanan
Laporan Hakim Pengawasan Bidang PTIP (terkait dengan monitoring aplikasi-aplikasi layanan Informasi) dan Laporan Bulanan Sub Bagian PTIP,
Dokumen Laporan Hasil Monev TI.

    3 Keterbukaan Informasi Publik (1) 1   0.5 100,00%
      a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan   A 1  

SK (Penunjukan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penunjukan Petugas Meja Informasi, Petugas PTSP, Penunjukan Tim Pengelola Website, Tim Satgas Pengisian Data pada Aplikasi SIPP, Penunjukan Tim Pengelola dan Penanggung Jawab Aplikasi Inyong, Penggunaan Fasilitas Aplikasi Inyong, Pemegang HP PTSP On Call Kembang Desa, Penunjukan Tim Pengelola dan Penanggung Jawab Aplikasi Rika, Penggunaan Fasilitas Aplikasi Rika, Petugas Informasi dan Aplikasi)
Penerapan (Meja PTSP, Website (anggaran), aplikasi Inyong)

      b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik   A 1   Laporan Tahunan PPID Laporan Monev Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik LAPORAN TINDAK LANJUT MONEV KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
  III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5   5 100%  
    1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (0,5) 0,25   0,25 100,00%  
      a. a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?   YA 1   Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penunjukan Tim Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

Peta Jabatan Pengadilan Negeri Purwokerto kelas I B
Dokumen Analisa Jabatan pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
Monitoring dan Evaluasi Analisa Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Dokumen proyeksi kebutuhan pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto

      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?   A 1  

Surat Keputusan KPN Purwokerto tentang Struktur Organisasi pada PN Purwokerto,
Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai  PN Purwokerto,
SK KPN Purwokerto, tentang Penerimaan dan Evaluasi Tenaga Kontrak/PPNPN pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
Dokumen Perekrutan PPNPN Tahun 2020,
SK KPN Purwokerto tentang Penempatan PNS dan Honorer.

      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?   YA 1   Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Hasil Rekruitmen, Dokumen Evaluasi PPNPN
    2 Pola Mutasi Internal (1) 0.5   0.5 100,00%  
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?   YA 1   SK K PN Purwokerto, tentang Pembentukan Tim Baperjakat. Dokumen Baperjakat. SK KPN Purwokertotentang Pemindahan Pegawai/Mutasi antar Ruangan.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?   A 1   Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Baperjakat pada PN Purwokerto,  SK Jabatan Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?   YA 1   Monitoring dan Evaluasi Mutasi SK KPN Purwokerto tentang Pembentukan Tim Baperjakat pada PN Purwokerto, Dokumen Baperjakat
    3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (1.25) 1,25   1.25 100,00%  
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?   YA 1   Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat/Training Need Analysis pada Pengadilan Negeri Purwokerto. Dokumen Analisis Jabatan Pengadilan Negeri Purwokerto.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?   B 0,67   Dokumen Rencana Bimbingan Teknis PN Purwokerto. Dokumen Analisa Jabatan pada PN Purwokerto.
      c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan   A 1   Dokumen Data Kesenjangan Kompetensi Pegawai PN Purwokerto
      d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.   B 0,67   Surat Tugas Mengikuti Pelatihan Panggilan Peserta Pelatihan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?   A 1   Surat Tugas Mengikuti Pelatihan. Panggilan Peserta Pelatihan. Dokumen Rencana Bimbingan Teknis. Dokumen Rencana Pelaksanaan Kerja Sama, Surat Usulan Pengikutsertaan Pelatihan. Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti DIklat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?   A 1   Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat, Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hasil Diklat Periode Sebelumnya.
    4 Penetapan Kinerja Individu (4) 2   2 100,00%  
      a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi   A 1  

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan PN Purwokerto Tahun 202 4
Dokumen Pakta Integritas PN Purwokerto Tahun 202 4

TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR:
Dokumen Sasaran Kinerja Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2024.
Dokumen Sasaran Kinerja Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2024.

      b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya   A 1  

TINDAK LANJUT ATAS CATATAN EVALUATOR:
Dokumen Sasaran Kinerja Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2024 

      c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik   A 1   Data Monitoring dan Evaluasi Kinerja Hakim melalui SIPP. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai PN Purwokerto Tahun 2024 Dokumen Penilaian Capaian Kinerja Bulanan (PKP) Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto
      d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).   YA 1  

SK KPN Purwokerto Purwokerto tentang Pemberian Reward dan Punishment bagi Pemberi dan Penerima Layanan Publik pada Pengadilan Negeri Purwokerto
SK KPN Purwokerto Purwokerto tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Reward dan Punishment bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SK KPN Purwokerto Purwokerto tentang Pembentukan Tim Reward dan Punishment
Berita Acara Penilaian Pemberian Reward dan Punishment
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pemberian Reward kepada Hakim, Pegawai, dan PPNPN
SK KPN Purwokerto Purwokerto tentang Penunjukan Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Tugas Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Dokumen Penilaian Role Model dan Agen Perubahan
Penetapan Role Model
Penetapan Agen Perubahan
Dokumen Penilaian Capaian Kinerja Bulanan Pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto

    5 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (1,5) 0.75   0.75 100,00%  
      a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan     1  

Berita Acara Ikrar Bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017
SK KPN Purwokerto tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Negeri Purwokerto
SK KPN Purwokerto Purwokerto tentang Ketentuan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Izin Keluar Hakim dan Pegawai
SK KPN Purwokerto Purwokerto tentang Penunjukan sebagai Petugas Keamanan/Ketertiban pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto
SK KPN Purwokerto Purwokerto tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto
SK KPN Purwokerto Purwokerto tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Purwokerto
SK KPN Purwokerto Purwokerto tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Negeri Purwokerto
Dokumen Sosialisasi Whistleblowing System

    6 Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) 0,25   0,25 100,00%  
      a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.   A 1   Dokumen Pemutakhiran Data SIKEP Pengadilan Negeri Purwokerto
  IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 10   9,79 97,90%  
    1 Keterlibatan Pimpinan (5) 5   5 100,00%  
      a. a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan   A 1  

Dok Rapat Penyusunan Anggaran (RKAKL), Dok rapat Penyusunan SAKIP

      b. b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja   A 1

SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purwokerto , Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
Dokumen Rapat Dok rapat Penyusunan SAKIP

      c. c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala   A 1   Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja dalam rapat bulanan dan Monev Capaian  Kinerja  triwulan 1-4
    2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5   4,79 95,88%  
      a. a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada   YA 1   Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2024, Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Purwokerto Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Purwokerto Laporan Triwulan Capaian Kinerja
      b. b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil   YA 1  

Reviu Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2024,
SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2024 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

      c. c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)   YA 1   Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024, SK Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Reviu Indikator Utama (IKU) 
      d. d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)   A 1   Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024, SK Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Reviu Indikator Utama (IKU) , Analisa IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu   YA 1   Dokumen Pengiriman Laporan SAKIP ke tingkat banding (Surat Pengantar Penyampaian Dokumen SAKIP, dan bukti pengiriman), Screenshoot Uplod Dokumen SAKIP ke e-SAKIP Reviu 
      f. f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja   A 1   Dokumen LKJIP, Laporan Realisasi Anggaran setiap bulan LHE SAKIP TAHUN 2019,2020,2021,2022
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja   TIDAK 0,67   Surat tugas mengikuti Bintek  Penyusun Dokumen SAKIP, Sosialisasi SAKIP 
      h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten   A 1  

Sertifikat Pelatihan SAKIPSK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

  V. PENGUATAN PENGAWASAN 15   14,75 98,33%  
    1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3   3 100,00%  
      a. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi   A 1   Public Campaign kepada lingkungan sekitar Pengadilan Public Campaign melalui Banner Dokumen Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
      b. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan   A 1   SK Tim Gratifikasi Laporan Gratifikasi Bukti Pengiriman LHKPN Inovasi Implementasi pengendalian gratifikasi (penataan ruang, pintu masuk, papan larangan, Capture Kamera Pengawas, Capture Audiogratifikasi, MoU Unwiku)
    2 Penerapan SPIP (3) 3   2,75 91,75%  
      a. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian   A 1   SK Petunjuk Pelaksanan SPIP SK Satuan Tugas SPIP Dokumen Rapat SPIP SK-SK yang berkaitan dengan pengendalian; Inovasi Pembangunan Lingkungan Pengendalian Keterangan 
      b. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan   B 0,67   Dokumen Manajemen Resiko dan Tabel Analisa Resiko dari tiap-tiap bidang, Dokumen Rapat Manajemen Resiko (undangan, notulen, foto, dan daftar hadir)
      c. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi   A 1   Laporan Pengendalian Resiko Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Dokumen Audit Internal Simulasi Penanganan bahaya (Huru SK-Kebijakan terkait pengendalian Inovasi Meminimalisir Resiko 
      d. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait   A 1   Dokumen Sosialisasi mengenai Perma 7, 8, dan 9 tahun 2016
    3 Pengaduan Masyarakat (3) 3   3 100,00%  
      a. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan   A 1   Inovasi Kanal Pengaduan Masyarakat Capture SIWAS SK Petugas Pengaduan SOP Tentang Pengaduan Foto Petugas Pengaduan 
      b. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat   100 1   Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat SK Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
      c. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat   A 1 Lap Monev beserta eviden Rapat Monitoringnya
      d. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti   A 1 Lap Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev P enanganan Pengaduan
    4 Whistle-Blowing System (3) 3   3 100,00%
                   
      a. a. Whistle Blowing System telah diterapkan   A 1   Inovasi Whitle Blowing System Pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK KPN Tentang Pembentukan tim pengelola WBS SK KPN Petugas Meja Pengaduan dan Penujukan Operator Aplikasi Siwas MA 
      b. b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System   A 1   Laporan Monev WBS beserta Eviden Rapatnya
      c. c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti   A 1   Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev WBS beserta eviden tindak lanjutnya
    5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3   3 100,00%  
      a. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama   A 1   Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Purwokerto
      b. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi   A 1   Dokumen Rapat Sosialisasi Benturan Kepentingan (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Foto)
      c. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan   A 1   Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Tentang Satgas Benturan kepentingan
      d. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan   A 1   Laporan Monev Benturan Kepentingan beserta eviden Rapat Monevnya,
      e. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti   A 1   Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev beserta eviden tindaklanjutnya
    6 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai 0   0 %  
      a. a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)   A     22 22
      b. b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)/ SPT tahunan   A     46 4 6
  VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10   10 100,00%  
    1 Standar Pelayanan (3) 3   3 100,00%  
      a. Terdapat kebijakan standar pelayanan   A 1   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadila
      b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan   A 1   Maklumat Pelayanan, SK Penunjukan Hakim Hubungan Masyarakat (Humas) pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Penunjukan Tim Pengelola e
      c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan   A 1   Rapat Evaluasi Perbaikan Pelayanan: Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Dokumentasi SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rapat Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Negeri Purwokerto: Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Dokumentasi
      d. Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan   A 1   Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan (website, medsos)
    2 Budaya Pelayanan Prima (4) 4   4 100,00%  
      a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima   A 1   Sosialisasi Pelayanan Prima: Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Dokumentasi
      b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media   A 1   Alur Gugatan Sederhana, Brosur, Meja Informasi, Website Pengadilan Negeri Purwokerto, e-Court Corne r
      c Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan         SK Tim Reward dan Punishment
      d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar   A 1   SK tentang ketentuan pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik
      e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi   A 1   SK Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Penunjukan Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Purwokerto SK Penunjukan Petugas Meja Inzage SK Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu
      f. Terdapat inovasi pelayanan   A 1   Antrian PTSP, Bangku Prioritas, Monitor Jadwal Sidang, Ruang Laktasi, Ruang Mediasi, Ruang Teleconference, Ruang Sidang Anak, Ruang Tamu Terbuka, Toilet DIfabel, e-Court, SIWAS, Direktori Putusan, Mall Pelayanan Publik, Pemisahan Jalur Pengunjung
    3. Pengelolaan Pengaduan          
      a.Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!         Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
      b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan         Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
      c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi         Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
    4 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3) 3   3 100,00%  
      a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan   A 1   TINDAK LANJUT ATAS CATATN EVALUATOR Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Indeks Persepsi Korupsi Mesin Indeks Kepuasan Masyarakat SK Susunan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat SK Susunan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
      b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka   A 1   Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Website
      c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat   A 1   1. Rapat Tindak Lanjut atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat: Undangan, Notulen, Daftar Hadir, dan Dokumentasi 2. Laporan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
    5. Pemanfaatan Teknologi Informasi          
      a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan         Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan
      b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi         Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi
      c Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus         Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
II REFORM 30 30 100%
  1. MANAJEMEN PERUBAHAN     4        
    i Komitmen Dalam Perubahan  2        
    a Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)         Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)
    b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen         Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen
    ii Komitmen Pimpinan (1)  1      
    - Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan         Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan
    iii Membangun Budaya Kerja  1      
    - Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari         Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
  2. PENATAAN TATALAKSANA  3,5      
    i Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan  0,5      
    - Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan         Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
    ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi  1      
     a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien          Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien 
    b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien         Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
    iii Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat  2      
    a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal         Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
    b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal         Transformasi digital pada bidang admnistrasi pemerintah telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
    c Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal         Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
  3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR  5      
    i Kinerja Individu  1,5      
    - Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya         Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
    ii Assessment Pegawai  1,5      
    - Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai         Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
    iii Pelanggaran Disiplin Pegawai  2      
      Penurunan pelanggaran disiplin pegawai         Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
  4 PENGUATAN AKUNTABILITAS  5      
    i Meningkatnya capaian kinerja unit kerja  2      
    - 'Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih         SKP, Monev triwulan PKT
    ii   Pemberian Reward and Punishment  1,5      
     -  Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi         Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment;
     iii  Kerangka Logis Kinerja  1,5      
       Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama  organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai          terdapat  Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawaiterdapat  Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
   5    PENGUATAN PENGAWASAN  7,5      
     i  Mekanisme Pengendalian  2,5      
    - Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang         Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
    ii Penanganan Pengaduan Masyarakat  3      
    - Persentase penanganan pengaduan masyarakat         realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan
    iii Penyampaian Laporan Harta Kekayaan  2      
    a Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)         LHKPN
    b Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) / SPT Tahunan         LHKASN / SPT tahunan / 
  6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  5        
    i Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik  2,5        
    a.

Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

        Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik
    b

Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi

        Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah 
     ii  Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

 2,5

       
      Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab         penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media
B. HASIL (40) 40   38,08 95,20%  
  1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL (22,5) 22,5   22,5 100%  
    a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (17,5) 15 3,94     Nilai IPAK  Triwulan I-IV & Lap Tindak Lanjut Survey IPAK
    b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya (5) 5 100 5 100,00% Nilai Capaian Kerja
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20) 20   18,3 91,50%  
    a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 20 3,72 18,30 91,50% Nilai IKM Triwulan I-IV & Lap Tindak Lanjut Survey IKM,
TOTAL HASIL 40   38,08 95,20%  
 
Nilai Pembangunan ZI 100   96,85 96,85%